PLN Dukung Lombok Jadi Kawasan Pariwisata Utama

NetizenPosts, Jakarta, 27/01/2017, 19.21 WIB ;

Lombok, 27 Januari 2017 – Sebagai wujud kepedulian PLN dalam pengembangan pariwisata dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat, PLN memberikan bantuan kepada para nelayan dan warga setempat berupa mesin kapal dan bibit sapi dengan nilai total bantuan lebih dari 500 juta rupiah (27/1). Adapun total bantuan CSR dari Kementerian BUMN dan seluruh BUMN mencapai 9,5 milyar rupiah untuk pengembangan kawasan tersebut.

Bantuan ini diberikan bersamaan dalam rangkaian acara BUMN Hadir untuk Negeri untuk membangun sinergi BUMN yang digelar di Mandalika. Dalam kesempatan ini, Sinergi BUMN mengusung tema “Bersama ke Mandalika Bergerak untuk Indonesia”. Hadir dalam acara, yakni Menteri BUMN Rini Soemarno beserta jajaran deputi dan direksi dari 118 perusahaan milik Negara.

Dalam acara tersebut, Menteri BUMN Rini Soemarno mengungkapkan bantuan CSR dilakukan demi kemajuan pariwisata Mandalika dan sekitarnya. Pemilihan kawasan Mandalika merupakan bentuk dukungan BUMN terhadap program pemerintah dalam percepatan pembangunan Mandalika sebagai destinasi halal tourism terbaik dunia, sekaligus sebagai destinasi wisata cruise.

Senada dengan hal tersebut, Direktur Bisnis Regional Sulawesi dan Nusa Tenggara PLN Machnizon Masri mengungkapkan bantuan ini menjadi bukti kehadiran PLN untuk mendorong perkembangan kawasan Mandalika sebagai salah satu destinasi pariwisata utama baru sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar Mandalika. Sejalan dengan hal itu, PLN saat ini juga tengah mendirikan 15 rumah kreatif bersama yang tersebar di Indonesia.

Seperti yang diketahui, Kawasan Mandalika ini menjadi salah satu dari 10 destinasi prioritas dan juga masuk ke dalam KEK yang sebelumnya telah ditetapkan pemerintah melalui Kementerian Pariwisata. Penetapan destinasi prioritas dan KEK tersebut sejalan dengan program pemerintah untuk meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara yang ditargetkan mencapai 20 juta kunjungan pada tahun 2019 mendatang.

Kegiatan BUMN Hadir untuk Negeri kali ini digelar di empat lokasi berbeda, yakni di Tanjung Aan, Bukit Meresek, Desa Ende dan Desa Sembalun, Rinjani yang seluruhnya dirangkai dengan program tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR) di bidang pariwisata, pendidikan, lingkungan dan infrastruktur.(***)


(: Ben Gentolet, NP-2017)

Advertisements

Gubernur Papua: PT. Freeport Indonesia harus segera menyelesaikan tunggakan pajaknya sebesar Rp. 3,5 triliun kepada rakyat Papua

NetizenPosts, Jakarta, 27/01/2017, 18.43 WIB ;

Gubernur Provinsi Papua Lukas Enembe menyatakan bahwa PT Freeport Indonesia (PT. FI) wajib menjalankan keputusan Pengadilan Pajak Indonesia berkaitan pembayaran pajak air permukaan. “ Pengadilan Pajak Indonesia pada tanggal 17 Januari 2017 telah memutuskan untuk menolak gugatan yang diajukan oleh PT Freeport Indonesia berkaitan pajak air permukaan dan wajib membayar tunggakan pajaknya, baik pokok dan dendanya sebesar kurang lebih Rp. 3,5 Triliun kepada Pemerintah Daerah Provinsi Papua. Itu harus segera diselesaikan” tegas Gubernur Papua pada konferensi pers yang dilaksanakan Jum’at 27 Januari 2017 di Hotel Pullman, Jakarta, menanggapi hasil keputusan Pengadilan Pajak Indonesia.
Gubernur Enembe menjelaskan bahwa munculnya gugatan pajak oleh PT. FI dikarenakan Pemerintah Papua menagih kekurangan pembayaran pajak oleh PT Freeport Indonesia sebagaimana disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) didalam hasil auditnya. “BPK dalam hasil auditnya mempertanyakan kekurangan pembayaran pajak PT. FI terhadap penggunaan air permukaan dari tahun 2011 sampai 2015. Kami sebagai pemerintah daerah kemudian mengirimkan surat ke pada PT. FI untuk segera menyelesaikan kekurangan pajak dimaksud. PT. FI menolak untuk menyelesaikan kekurangan tersebut dan melakukan gugatan ke Pengadilan Pajak Indonesia. Puji Tuhan gugatan tersebut ditolak”. Sambung Enembe.
PT. FI, menurut Gubernur Papua, menggunakan acuan pembayaran pajak penggunaan air permukaan sebesar Rp. 10/m3/detik sesuai Peraturan Daerah (Perda) No. 5 Tahun 1990, sementara pemerintah daerah Papua mengacau pada Perda No 4 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa penggunaan air permukaan dikenai pajak sebesar Rp. 120/m3/detik. Perbedaan inilah yang menjadi tagihan pajak yang belom dibayarkan oleh PT. FI.
Gubernur sangat bersyukur bahwa gugatan tersebut di tolak, karena ini berkaitan dengan harkat dan martabat rakyat Papua sebagai pemilik tanah yang diberkati ini. “Perjuangan untuk mendapatkan dana sebesar ini bukan perkara mudah, karena kami berhadapan dengan perusahaan besar, PT. Freeport Indonesia yang semua orang sudah tahu. Hanya karena ini berkaitan dengan hak yang memang sudah seharusnya menjadi milik rakyat Papua maka kami perjuangkan sekuat dan semampu kami” tutup Gubernur Lukas Enembe. (***)


 

(: Ben Gentolet, NP-2017)

Daerah Penghasil Migas Antusias Sambut Participating Interest 10% pada Wilayah Kerja Migas di Daerahnya

NetizenPosts, Jakarta, 26/01/2017, 18.58 WIB ; 

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menerima audiensi Asosiasi Daerah Penghasil Migas (ADPM) terkait dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran Participating Interest 10% (sepuluh persen) pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi, di Kantor Kementerian ESDM (26/1).

Permen Nomor 37 Tahun 2016 mendapatkan sambutan yang sangat baik dari Pemerintah Daerah, karena mengatur dengan ketat dan jelas agar PI 10% benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan Pemerintah Daerah setempat.

Untuk itu, Negara memfasilitasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang ditunjuk Pemerintah Daerah untuk memiliki participating interest pada suatu Wilayah Kerja Migas.

Gubernur Kalimantan Timur, Awang Faroek, selaku Ketua Umum ADPM mengungkapkan antusiasme dan kegembiraannya atas keluarnya Permen ini, karena daerah penghasil sumber energi dapat menikmati sumber daya yang dimilikinya. “Kami memberikan apresiasi kepada Bapak Presiden melalui Menteri ESDM yang telah mengeluarkan Permen 37 Tahun 2016. Permen ini sangat penting bagi daerah penghasil migas khususnya kami di Kaltim, sehingga daerah bisa bekerjasama dengan Pertamina dalam pengelolaan Blok Mahakam, tidak dengan swasta. Kami tidak kena bunga yang memberatkan karena 0% bunganya”, ungkap Awang saat menyampaikan hasil pertemuannya.

Gubernur Kaltim juga menyampaikan bahwa telah sejalan dengan Menteri ESDM, daerah penghasil harus dapat menikmati kekayaan alam di daerahnya. “Semua daerah ingin agar daerah penghasil bisa menikmati sumber daya alamnya terutama energi, baik berupa migas, batubara untuk kesejahteraan rakyat. Tidak layak daerah penghasil listriknya masih byarpet” ujar Gubernur Kaltim.

“Kita sudah puluhan tahun berjuang untuk ini. Pak Jonan baru duduk sudah mewujudkannya,” tambah Awang Faroek.

Wakil Gubernur Jawa Barat Dedy Mizwar juga mengungkapkan antusiasme yang besar terhadap Permen ini. “Dibanding dengan yang dulu, ini lebih baik karena PI 10% ditalangi dulu oleh partner utama tanpa bunga. Ini kebijakan yang luar biasa, kita tidak lagi menjadi penonton, hal ini cukup berkeadilan”, ungkapnya.

Participating Interest 10% (PI10%) adalah besaran maksimal sepuluh persen participating interest pada Kontrak Kerja Sama yang wajib ditawarkan oleh Kontraktor kepada BUMD atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Sesuai dengan pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, sejak disetujuinya rencana pengembangan lapangan yang pertama dari satu wilayah kerja, kontraktor wajib menawarkan PI 10% kepada BUMD.

Permen Menteri ESDM No. 37 Tahun 2016 memberikan kejelasan tentang ketentuan pelaksanaan penawaran PI 10 % kepada daerah serta memberikan batasan-batasan yang jelas yang dapat diikuti oleh semua pihak. Permen ini juga menjelaskan syarat yang harus dipenuhi oleh BUMD, ketentuan penawaran, tata cara penawaran, dan juga tata cara pengalihan PI 10%.

“Ini semua tidak lain agar daerah menikmati kekayaan migasnya, untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat,” jelas Menteri ESDM Ignasius Jonan.

Menurut Jonan, daerah bisa saja mendapatkan saham lebih dari 10%, tapi itu sepenuhnya b to b. Yang mandatory adalah 10%.

Hadir pula pada audiensi tersebut Sekretaris Jenderal ADPM Andang Bachtiar, Wakil Bupati Blora, Bupati Bulungan, Walikota Bontang, Bupati Banggai, dan wakil dari Kabupaten Bengkalis.(***)

 


(: Ben Gentolet, NP-2017)

Menteri ESDM: Pengelolaan Anggaran Harus Berazaskan Manfaat

NetizenPosts, Jakarta, 26/01/2017, 18.26 WIB ;

 

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan, hari ini Kamis (26/1), menyaksikan Penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Kementerian ESDM Tahap I Tahun 2017. “Penandatanganan hari ini adalah tahap pertama, terdiri atas 134 paket dengan nilai Rp 284,02 Miliar. Selanjutnya, tahap II dan III ditargetkan selesai seluruhnya awal Maret 2017”, ungkap Menteri Jonan.

Dalam acara yang dihadiri oleh seluruh pengelola anggaran di lingkungan kerja Kementerian ESDM ini, Menteri ESDM menghimbau agar di tahun 2017 lebih dari 90% anggaran dapat terserap. Semangat penyerapan anggaran harus disertai dengan azas manfaat dan fokus terhadap program pemerintah. “Tentang semangat untuk penyerapan 100%, saya berasumsi harus harga satuan dan kemanfaatan betul, apabila hal itu tidak terpenuhi maka harus dihemat” ungkap Menteri ESDM.

Menteri ESDM juga mengungkap pentingnya pejabat eselon I mengetahui anggaran detail, karena terkait dengan pertanggung jawaban penggunaan anggaran negara kepada masyarakat. “Penanggung jawab anggaran Kementerian kan Menteri, saya harus juga tahu apabila Presiden menanyakan bagaimana anggaran digunakan” tegas Jonan.

Penyerapan ini juga diharapkan dapat dilakukan secara merata dan tidak menumpuk di akhir tahun. Rencana serapan anggaran pada triwulan I sebesar 10%, triwulan II sebesar 30%, triwulan III sebesar 65%, sedangkan pada triwulan IV, diharapankan anggaran terserap lebih dari 90%.

Target penyerapan anggaran yang dibarengi dengan kualitas pekerjaan yang baik ujar Menteri Jonan, dapat tercapai dengan bekerja profesional, tepat waktu dan berkualitas.“Target kita akan tercapai dengan bekerja profesional dan tepat waktu, termasuk dengan mitra kerja/rekanan/penyedia barang dan jasa. Tentu saja serapan yang tinggi tersebut dibarengi dengan kualitas pekerjaan yang baik,” tegas Menteri Jonan.

Kegiatan lelang umum Kementerian ESDM terbagi dalam 3 tahap dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp3,83 triliun. Saat ini, sebanyak 344 paket telah diumumkan. Menteri Jonan memberikan apresiasi dan mendukung terciptanya komitmen pengelolaan APBN 2017 yang lebih baik. “Saya mengucapkan terima kasih atas kerjasama dan upaya semua pihak, khususnya komitmen untuk melaksanakan APBN 2017 yang lebih baik dengan berbagai tahapan dan percepatan kinerja,” ungkap Menteri Jonan.

Kontrak yang ditandatangani pada hari ini adalah sebagai berikut:

No Unit Paket Rp. M

  1. Setjen 10 17,94

  2. Ditjen Migas 9 5,48

  3. Ditjen Listrik 2 1,26

  4. Badan Litbang 39 54,39

  5. BPSDM 20 29,60

  6. Badan Geolog 32 88,30

  7. BPH Migas 3 6,14

  8. Ditjen EBTKE 19 80,91

Pada kesempatan yang sama, hadir juga dua narasumber, yaitu Deputi Pengawasan Internal Pengaduan Masyarakat, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ranu Miharja, dan Ketua Tim Pengawalan Pengamanan Pembangunan Pemerintah Pusat Daerah, Kejaksaan Agung, Aditya Warman. Kedua narasumber memberikan pembekalan, baik kepada pengelola anggaran maupun penyedia jasa, agar dalam pelaksanaan kontrak tidak terjadi hal-hal yang berpotensi melanggar hukum.

Selain harus selalu dalam koridor hukum, kegiatan atau proyek KESDM yang dikerjakan juga harus berfungsi dan bermanfaat bagi masyarakat. “Saya tidak mau kita membangun sesuatu yang tidak bisa dioperasikan saat ada masalah,” pungkas Jonan.(***)


 

(: Ben Gentolet, NP-2017)

BP Energy Outlook: Dimulainya Masa Peralihan Energi

NetizenPosts, Jakarta, 26/01/2017, 16.49 WIB ;

Permintaan energi global akan meningkat 30% pada tahun 2035, sebagian besar dipengaruhi oleh meningkatnya tingkat kemakmuran di beberapa negara berkembang melalui efisiensi energi
· Peningkatan teknologi dan perhatian terhadap lingkungan juga menjadi penyebab kerap berubahnya permintaan sumber daya energi, namun minyak dan gas bumi, bersamaan dengan batubara tetap merupakan sumber energi utama hingga tahun 2035 mendatang
· Gas bumi berkembang lebih cepat dibandingkan minyak atau batubara; pesatnya peningkatan LNG dipengaruhi oleh tren pasar gas bumi terintegrasi, terutama oleh harga gas bumi Amerika Serikat
· Permintaan akan minyak kian meningkat namun berjalan lambat; pertumbuhan permintaan sampai dengan tahun 2030 disebabkan oleh penggunaan minyak untuk sektor non-pembakaran menggantikan sektor transportasi
· Pemakaian batubara global mencapai titik tertinggi, sementara sumber daya terbarukan tetap menjadi sumber energi yang tumbuh kian pesat, meningkat empat kali lipat dalam 20 tahun ke depan
· Sektor tenaga listrik mengisi kurang lebih dua per tiga dalam tren peningkatan energi
· Emisi karbon bertumbuh sepertiga lebih sedikit dalam 20 tahun terakhir, merefleksikan baik pada sisi efisiensi energi dan perubahan campuran bahan bakar, tetapi di atas kertas tetap diproyeksikan untuk terus meningkat dengan fokus pada kebutuhan akan kebijakan lebih lanjut.

“Tataran energi global sedang berubah. Kebutuhan energi beralih dari pusat-pusat energi tradisional ke pasar yang bertumbuh cepat. Bauran energi sedang bergerak, yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi dan kepedulian lingkungan. Lebih jauh lagi, industri kita perlu beradaptasi untuk menyiasati tren kebutuhan energi yang berubah-ubah,” papar Bob Dudley, group chief executive BP.

Menurut BP Energy Outlook yang diterbitkan hari ini, permintaan energi global akan meningkat 30% pada tahun 2015 hingga 2035, dengan peningkatan rata-rata 1,3% per tahun. Namun demikian, peningkatan permintaan energi ini lebih rendah dibandingkan peningkatan 3,4% per tahun yang diharapkan dari acuan GDP dunia, yang disebabkan oleh tingkat perbaikan teknologi dan kepedulian lingkungan.

BP Energy Outlook menilik pada tren energi dan peningkatan proyeksi atas pasar energi dunia dalam dua dekade ke depan. Edisi 2017 diluncurkan di London hari ini, oleh Spencer Dale, group chief economist dan Bob Dudley, group chief executive BP.
Sumber Utama Energi

Selain bahan bakar non-fosil yang akan mengisi separuh peningkatan pasokan energi dalam 20 tahun ke depan, BP Energy Outlook juga memaparkan besarnya prospek minyak dan gas bumi, bersama dengan pasokan batubara, yang dianggap akan menjadi sumber daya yang paling memotori ekonomi dunia, dengan proyeksi pasokan energi sebesar 75% di tahun 2035, dibandingkan dengan 86% pasokan pada 2015.

Permintaan bahan bakar Minyak meningkat kurang lebih 0,7% per tahun, walau tren ini diproyeksikan melambat dalam beberapa periode. Sektor transportasi akan terus mengkonsumsi hampir seluruh pasokan minyak dunia sebesar 60% pada tahun 2035. Namun demikian, penggunaan minyak untuk sektor non-pembakaran, terutama bidang petrokemia, akan mengambil alih peningkatan pasokan minyak dunia pada awal 2030an.

“Kemungkinan digunakannya pasokan minyak pada tahun 2030an bukan lagi difokuskan untuk menggerakkan mobil, truk atau pesawat terbang, namun dipakai pula sebagai salah satu bahan pembuatan produk seperti plastik dan kain; suatu perbedaan tren yang cukup jauh dari masa lalu,” jelas Spencer Dale.

Dalam Outlook ini, tren Gas Bumi bertumbuh lebih cepat dibanding minyak atau batubara, dengan peningkatan permintaan rata-rata sebesar 1,6% per tahun. Gas kini menjadi salah satu bahan energi utama dan mulai melampaui batubara sebagai sumber bahan bakar terbesar kedua pada 2035. Tingkat penjualan Shale gas mengalami pertumbuhan sebesar dua per tiga pasokan gas bumi dunia, disebabkan oleh peningkatan yang terjadi di Amerika Serikat. Peningkatan LNG, yang dipengaruhi oleh meningkatnya pasokan di Australia dan Amerika Serikat, akan berujung pada pasar gas bumi terintegrasi yang dipengaruhi oleh tren harga gas bumi Amerika Serikat.

Pemakaian Batubara diproyeksikan mencapai titik tertingginya pada pertengahan 2020an, sebagian besar dipengaruhi oleh beralihnya Cina pada pemakaian bahan bakar berkarbon rendah dan lebih ramah lingkungan. India merupakan pasar pemakai batubara terbesar dari keseluruhan pemakaian di dunia, meningkat 10% pada 2015 dan 20% pada 2035.

Energi terbarukan diproyeksikan menjadi sumber daya yang paling cepat pertumbuhannya, dengan tingkat pertumbuhan sebesar 7,6% per tahun, meningkat empat kali lipat seiring meningkatnya kompetisi antara bahan bakar solar dan angin. Cina merupakan sumber terbesar peningkatan energi terbarukan dalam 20 tahun ke depan, lebih besar dibandingkan gabungan wilayah Uni Eropa dan Amerika Serikat.

Topik Yang Mengemuka

Outlook ini juga menggarisbawahi banyaknya pertanyaan dan ketidakpastian dalam peralihan energi yang tengah berlangsung saat ini.

Minyak: Perubah Dinamika Permintaan dan Pasokan

Pertumbuhan akan permintaan minyak sampai dengan tahun 2035 datang dari pasar baru yang bertumbuh cepat, dimana separuhnya berasal dari Cina.

Sektor transportasi menempati dua per tiga permintaan pasokan bahan bakar minyak dunia. Permintaan minyak untuk mobil meningkat 4 juta barel per hari seiring dengan berlipat gandanya jumlah armada kendaraan dunia. Jumlah mobil elektrik diasumsikan meningkat dari 1,2 juta pada 2015 hingga mencapai 100 juta unit pada 2035 (sekitar 5% dari armada mobil di seluruh dunia). BP Energy Outlook menggambarkan dua skenario dampak revolusi mobilitas yang mempengaruhi pasar mobil, termasuk kendaraan oto-kemudi, kendaraan bersama dan ride pooling.

“Dampak adanya mobil listrik, bersamaan dengan aspek lain dari revolusi mobilitas, seperti kendaraan oto-kemudi, kendaraan bersama dan ride pooling, justru merupakan salah satu kunci ketidakpastian yang menyelimuti gambaran masa depan akan pemakaian bahan bakar minyak,” tambah Spencer Dale.

Melambatnya tingkat permintaan bahan bakar minyak sangat kontras jika dibandingkan dengan meluapnya sumber daya minyak di seluruh dunia. Outlook ini memprediksi besarnya pasokan bahan bakar minyak dapat menyebabkan produsen-produsen berbiaya rendah seperti OPEC, Rusia dan Amerika Serikat menggunakan tren ini sebagai senjata dalam kompetisi untuk meningkatkan pangsa pasar mereka dibandingkan para produsen berbiaya tinggi.

Gas Bumi: Kemunculan Pasar Global

Gas bumi terus bergerak melampaui batubara, didukung oleh kebijakan-kebijakan ekonomi yang mengedepankan perubahan baik dalam industri maupun pengadaan tenaga. Peningkatan signifikan terutama datang dari Cina, Timur Tengah dan Amerika Serikat.

Di Cina, pertumbuhan konsumsi gas bumi melampaui produksi domestik, sehingga pada tahun 2035 gas bumi impor mengisi 40% dari total konsumsi, meningkat dari 30% sejak 2015. Di Eropa, hasil dari kegiatan impor meningkat dari 50% pada 2015 menjadi 80% pada 2035.

Outlook ini memperkirakan pasokan LNG untuk meningkat secara cepat lebih menjadi separuh dari transaksi gas bumi pada 2035. Pertumbuhan ini disebabkan oleh adanya pasokan dari Amerika Serikat, Australia dan Afrika. Sekitar sepertiga dari pertumbuhan ini akan terjadi dalam empat tahun mendatang dari berbagai proyek yang tengah dalam pengembangan.

Emisi Karbon: perlunya kebijakan lebih lanjut

Emisi karbon diproyeksikan tumbuh kurang dari sepertiga dari angka dalam 20 tahun terakhir, dengan perbandingan antara peningkatan rata-rata 0,6% per tahun dengan 2,1% per tahun, yang disebabkan oleh peningkatan efisiensi energi dan perubahan bauran bahan bakar.

Jika hal ini dapat diwujudkan, maka hal ini akan menjadi tingkat pertumbuhan emisi paling lambat dalam periode 20 tahun terakhir sejak pertama kali dimulai pada tahun 1965. Namun demikian, emisi karbon dari pemakaian energi tetap diproyeksikan untuk tumbuh sekitar 13%. Hal ini jauh melebihi ekspektasi ‘Skenario 450’ oleh IEA yang meramalkan emisi karbon harus turun 30% pada 2035 untuk mencapai tujuan yang ditetapkan di Paris. Outlook ini mengemukakan dua buah alternatif situasi yang akan menggambarkan implikasi-implikasi yang akan terjadi jika peralihan menuju kondisi berkarbon rendah terjadi lebih cepat.

“Waktu dan bentuk dari kebijakan pemerintah dalam menyiasati masa peralihan ini sangatlah penting,” ungkap Bob Dudley. “Di BP, kami senantiasa percaya bahwa harga karbon memiliki peranan penting, karena akan memberikan timbal balik bagi semua orang – baik produsen maupun konsumen – dalam memainkan peranan mereka di pasar global.”(***)

 


(: Ben Gentolet, NP-2017)

Pembelian Saham Meurel & Prom Tahap Pertama Sukses

NetizenPosts, JAKARTA, 26/01/2017, 15.02 WIB ;

 

PT Pertamina Internasional Eksplorasi dan Produksi, anak perusahaan hulu PT Pertamina (Persero) yang mengelola aset migas perusahaan di luar negeri, sukses dalam melaksanakan tender offer atas saham Meurel & Prom pada tahap pertama.

Hasil dari tender offer (penawaran untuk membeli saham) tersebut telah diumumkan oleh Autorité des marchés financiers (AMF) Perancis pada 25 Januari 2017 waktu setempat. Terhitung mulai 1 Februari 2017, PIEP akan mengendalikan sebanyak 125.924.574 lembar saham dan hak suara di Maurel & Prom, yang setara dengan 64,46% saham dan 63,35% hak suara di Maurel & Prom.

Selain itu, PIEP juga mengendalikan sebanyak 6.845.626 ORNANE (obligasi yang dapat ditukar dengan uang dan saham) 2019, atau setara dengan 46,70% dari outstanding ORNANE 2019. PIEP juga akan memegang 3.848.620 ORNANE 2021, yang setara dengan 36,88% dari outstanding ORNANE 2021.

Pembayaran kepada pemilik ORNANE akan dilakukan pada saat penyelesaian transaksi sekaligus penyerahan ORNANE kepada perusahaan dengan nilai 17,28 euro per ORNANE 2019 (yaitu nilai nominal plus bunga sebesar 0,02 euro), dan 11,05 euro per ORNANE 2021 (yaitu nilai nominal plus bunga sebesar 0,03 euro).

Sesuai dengan artikel 232-4 dari AMF General Regulations, tender offer akan secara otomatis kembali terbuka untuk periode 10 hari kerja bursa. Jadwal tender offer tersebut segera dipublikasikan oleh AMF.

Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto mengatakan kesuksesan pelaksanaan tender offer tahap pertama ini menjadi momentum yang baik bagi Pertamina untuk lebih agresif berekspansi ke luar negeri di tengah mulai membaiknya harga minyak mentah dunia. Menurut dia, setelah Pertamina menjadi pemegang saham pengendali (minimal 51% kepemilikan saham), selanjutnya dapat mengkonsolidasikan bagian produksi Maurel & Prom kepada produksi PIEP.

“Ini sudah tentu akan meningkatkan kinerja hulu Pertamina. Selain itu, saat ini ISC juga mengkaji dan mempersiapkan kemungkinan untuk dapat menjadikan produksi minyak tersebut tidak sekadar menambah angka produksi Pertamina melainkan juga memperkuat pasokan untuk Indonesia,” terang Dwi.

Direktur Hulu Pertamina Syamsu Alam menambahkan prospek aset-aset migas Maurel & Prom sangat potensial untuk dikembangkan Pertamina melalui PIEP, di mana pada akhir 2015 tercatat cadangan migasnya mencapai 205 juta barel setara minyak. Dengan aset yang tersebar di Eropa, Amerika, Afrika dan Asia, dapat menjadi ajang pembuktian kapabilitas perusahaan di bisnis hulu dalam skala global.

“Pertamina semakin optimistis untuk dapat mengembangkan bisnis hulu dengan lebih cepat,” kata Syamsu Alam.

Sementara itu, Vice President Corporate Communication Pertamina Wianda Pusponegoro mengatakan,“Dengan kesuksesan pelaksanaan tender offer tahap pertama ini, kami berharap dan optimistis tender offer tahap selanjutnya akan berjalan dengan baik dan hasil optimal bagi PIEP dan Pertamina.”(***)


 

(: Ben Gentolet, NP-2017)

Kementerian ESDM Tuntaskan Amandemen KK dan PKP2B untuk Meningkatkan Manfaat bagi Negara

NetizenPosts, Jakarta, 24/1/2017, 19.45 WIB ;

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berkomitmen akan menyelesaikan amandemen Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) pada tahun ini. Sebagaimana diketahui bahwa saat ini terdapat sebanyak 34 KK dan 74 PKP2B. Dari 34 KK tersebut, 9 KK telah menandatangani naskah amandemen, dan 25 KK diantaranya masih dalam proses penyelesaian atas 4 isu strategis, yaitu kelanjutan operasi pertambangan, penerimaan negara, kewajiban pengolahan dan pemurnian serta divestasi saham.

Sedangkan dari 74 PKP2B yang ada, 22 PKP2B diantaranya telah menandatangani naskah amandemen, 47 PKP2B dalam proses pembahasan amandemen, 4 PKP2B sudah diterminasi, dan 1 PKP2B dalam proses terminasi.

Proses renegosiasi KK dan PKP2B dimulai pada tahun 2009 setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba). Dalam Pasal 169 UU No. 4 Tahun 2009 diatur bahwa KK dan PKP2B dihormati sampai jangka waktu berakhirnya Kontrak/Perjanjian, dan ketentuan dalam KK dan PKP2B disesuaikan selambat-lambatnya 1 tahun sejak UU No. 4 Tahun 2009 diundangkan, kecuali mengenai penerimaan negara. Penyelesaian amandemen KK dan PKP2B, melibatkan peran aktif Kementerian Keuangan khususnya terkait ketentuan perpajakan dan non perpajakan.

Menteri ESDM Ignasius Jonan telah melaksanakan rapat koordinasi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada 20 Desember 2016. Saat ini Tim Teknis dari Direktorat Jenderal Minerba dan Badan Kebijakan Fiskal sedang melakukan pembahasan secara intensif untuk merumuskan ketentuan terkait dengan aspek penerimaan negara yang sesuai dengan amanat UU No. 4 Tahun 2009 dan dapat diterima oleh KK dan PKP2B.

Kementerian ESDM menargetkan proses amandemen KK dan PKP2B dapat selesai tahun ini. “Amandemen kontrak/perjanjian merupakan perintah undang-undang yang sudah lama, sampai sekarang belum selesai. Maka, kami akan segera menyelesaikannya pada tahun ini,” ungkap Direktur Jenderal Minerba, Bambang Gatot Ariyono di Kantor Kementerian ESDM, Selasa (24/1).(***)

 


(: Ben Gentolet, NP-2017)