LISTRIK NYALA DI DESA DUAKORAN PERBATASAN RI-RDTL

NetizenPosts, Atambua, 10/02/2017, 17.51 WIB;

Senyum berkembang di wajah warga Kampung Wehedan saat listrik sudah masuk ke desa mereka. Wakil Bupati Belu J.T. Ose Luan meresmikan penyalaan listrik di daerah perbatasan dengan negara Republik Demokrat Timor Leste (RDTL), persisnya di Desa Duakoran, Kecamatan Raimanuk, Kabupaten Belu, NTT, Rabu (8/2). Pelanggan awal sebanyak 125 rumah.

Penyalaan ditandai dengan Ose Luan melakukan input angka token listrik perdana pada pelanggan Kapela (gereja katolik kecil) Wehedan di Kampung Wehedan, Desa Duakoran. Kapela Wehedan sekaligus dimanfaatkan sebagai lokasi acara peresmian.

Pengisian token listrik perdana sukses dan penyalaan pembatas arus listrik disaksikan General Manager PLN NTT Richard Safkaur, Manajer PLN Area Kupang Elpis Sinambela serta Camat Raimanuk Marius F. Loe dan Kepala Desa Duakoran Edmundus Ulu.

Daniel Bria (53th), warga Kampung Wehedan, yang sehari-harinya bekerja sebagai guru pada SD Wehedan, menyambut gembira, hadirnya listrik di Desa Duakoran. “Dengan adanya listrik di desa kami, proses belajar mengajar akan lancar dan lebih baik. Anak-anak bisa punya waktu belajar lebih lama pada malam hari,” kata Daniel Bria.

“Kami sudah lama sekali menunggu kapan kegelapan berakhir, hari ini kami langsung lupa masa gelap itu begitu listrik masuk dan menyala di desa kami,” tambah Daniel Bria dengan senyum mengembang.

Sedangkan Olandino Lau (39th), seorang petani, juga warga Kampung Wehedan, dengan mata berbinar-binar mengungkapkan kegembiraannya menyambut listrik menyala untuk pertama kali di kampungnya. Ayah dua anak ini senang, karena dengan adanya terang listrik pada malam hari, istrinya sudah bisa menenun malam hari dan bisa bekerja memecah biji kemiri.

General Manager PLN Wilayah NTT Richard Safkaur, dalam sambutannya mengatakan PLN melaksanakan tugas pemerintah melayani kebutuhan listrik masyarakat di desa-desa perbatasan negara, sebagai wilayah terdepan. Desa Duakoran, Kecamatan Raimanuk, Kabupaten Belu, merupakan wilayah terdepan Indonesia berbatasan dengan negara RDTL.

Safkaur juga menegaskan tekad PLN NTT melistriki semua desa yang belum berlistrik di NTT sebanyak 1.182 desa dalam waktu satu tahun. Khusus di Belu masih ada lima desa yang belum berlistrik.

“Namun kami membutuhkan dukungan penuh dari pemda (pemerintah daerah) dan masyarakat, untuk mengijinkan lahan tempat mendirikan tiang listrik, dan mengijinkan pohon ditebang untuk dilewati kabel listrik. Dukungan pemda berkaitan dengan perijinan melewati kawasan hutan,” tambah Safkaur.

Wakil Bupati Belu J.T. Ose Luan menyampaikan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo yang melalui PLN telah menyediakan listrik bagi warga desa di Kabupaten Belu, khususnya warga di Desa Duakoran.

Kepada warga desa, Ose Luan meminta warga menggunakan fasilitas listrik untuk memajukan dan meningkatkan banyak hal yang lebih produktif. Misalnya, ibu-ibu bisa menenun pada malam hari dan anak-anak belajar lebih baik agar lebih berprestasi.

“Saya ini produk belajar pakai lampu ti’oek (lampu teplok), karena itu saya harap adanya listrik akan membuat anak-anak lebih berprestasi,” kata Ose Luan diselingi bahasa daerah setempat yang disambut tepuk tangan warga yang memenuhi Kapela Wehedan.

Pembangunan listrik ke Desa Duakoran yang berlokasi sekitar 30 km arah selatan Atambua, ibukota Kabupaten Belu, menurut Wayan Adi (Manajer Rayon Atambua), dikerjakan selama lima bulan sejak September 2016. PLN membangun jaringan tegangan menengah (JTM) 20 kilovolt sepanjang 5,6 kilometer sirkuit (KMS) dan jaringan tegangan rendah (JTR) 220 volt sepanjang 5,5 kms.

Sedangkan lima desa di Kabupaten Belu, yang belum berlistrik, yakni Desa Dubesi, Lawalutolus, Faturika, Mandeu Raimanus, dan Desa Renrua.(***)


(: Ram Julio, NP-2017)

Advertisements

Pertamina Mulai Proses Pemilihan Licensor RDMP Cilacap dan NGRR Tuban

NetizenPosts, Jakarta, 30/01/2017, 15.46 WIB

 

PT Pertamina (Persero) memulai pelaksanaan pemilihan licensor untuk proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) RU IV Cilacap dan New Grass Root Refinery (NGRR) Tuban yang keduanya ditargetkan on stream pada akhir 2021.
Direktur Megaproyek Pengolahan dan Petrokimia Rachmad Hardadi mengatakan sesuai dengan jadwal, saat ini proses pemilihan licensor untuk RDMP RU IV dan NGRR Tuban sedang dilakukan untuk mendapatkan teknologi yang sangat menentukan keekonomian dan keandalan. Proses ini, katanya, menentukan ketepatan waktu pelaksanaan proses selanjutnya yaitu Front End Design (FEED) dan konstruksi (EPC).
“Seperti diketahui, Pertamina telah bertekad untuk menjawab tantangan pasar yang tinggi perhatiannya akan lingkungan bersih, disisi lain Pertamina juga akan terus berupaya untuk lebih kompetitif dan bersaing. Dengan demikian, keandalan teknologi dan keekonomian proyek menjadi tuntutan sehingga peranan licensor yang capable dan internationally recognized menjadi sangat penting dalam proyek ini,” kata Hardadi.
Sebanyak 30 perusahaan akan bersaing untuk menjadi licensor pada proyek NGRR Tuban. Adapun, posisi licensor pada proyek RDMP RU IV Cilacap diperebutkan oleh sebanyak 15 perusahaan.
Pertamina dan para mitra akan mengikuti proses seleksi secara detail dan komprehensif dalam memilih teknologi yang paling sesuai untuk GRR Tuban & RDMP Cilacap. Dalam menjalankan proses pemilihan ini, Pertamina, Pertamina dibantu oleh konsultan yang memiliki reputasi Internasional.
“Seluruh keputusan yang dilakukan adalah keputusan Pertamina dan mitra,” ungkapnya.
Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto mengatakan kemajuan yang dicapai pada hari ini semakin menunjukkan langkah konkret Pertamina dalam upaya membangun kilang. Berdasarkan jadwal, pemilihan licensor untuk RDMP RU IV Cilacap ditargetkan tuntas pada akhir kuartal I 2017, sedangkan NGRR Tuban selesai pada akhir kuartal II 2017.
Pertamina saat ini dalam proses penyelesaian Bankable Feasibility Study (BFS) dan pelaksanaan AMDAL proyek NGRR Tuban yang ditargetkan selesai pada Juni 2017. Adapun, proyek RDMP RU IV Cilacap tengah dalam proses penyelesaian Basic Engineering Design (BED) yang ditargetkan pada Maret 2017, sedangkan AMDAL selesai pada Juli 2017.
“RDMP RU IV Cilacap akan dilakukan groundbreaking pada Kuartal IV, sedangkan NGRR Tuban groundbreaking akan dilaksanakan pada Kuartal III, dan yang paling cepat dilakukan groundbreaking adalah RDMP RU V Balikpapan yaitu pada kuartal I tahun ini. Artinya, akan pekerjaan fisik kilang yang sudah dapat dimulai tahun ini sehingga dengan demikian rencana pembangunan kilang oleh Pertamina semakin konkret,” kata Dwi.
RDMP RU IV Cilacap akan meningkatkan kapasitas pengolahan kilang sebesar 15% menjadi 400 ribu barel per hari. Namun, dengan Nelson Complexity Index yang semakin tinggi RU IV Cilacap nantinya dapat menambah produksi gasoline sebanyak 80 ribu barel per hari, diesel sebanyak 80 ribu barel per hari dan tambahan Avtur 30 ribu barel per hari.
RDMP RU V Balikpapan meningkatkan kapasitas pengolahan sebesar 38,5% menjadi 360 ribu barel per hari dengan produksi masing-masing bertambah sebanyak 80 ribu barel per hari gasoline, 70 ribu barel per hari diesel, dan 30 ribu barel per hari Avtur. Sementara itu, NGRR Tuban yang berkapasitas pengolahan 300 ribu barel per hari akan memproduksi 90 ribu barel per hari gasoline, 100 ribu barel per hari diesel dan 30 ribu barel per hari Avtur.
“Semua hasil produksinya akan berspesifikasi Euro 5 atau lebih tinggi ari tuntutan pasar saat ini Euro 4,” tutur Rahmad Hardadi.(***)

 


(:Ben Gentolet, NP-2017)

Tingkatkan Ketahanan Energi dan Perekonomian Rakyat, Menteri ESDM Siap Bagikan 24.000 Konverter Kit ke Nelayan Kecil

NetizenPosts, Jakarta, 28/01/2017, 17.02 WIB ;

 

Pada hari ini, Jumat (27/1) Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan bertatap muka dengan para nelayan di Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem, Bali yang telah menerima 625 unit paket konversi Bahan Bakar Minyak (BBM) ke Bahan Bakar Gas (BBG) Tahun Anggaran (TA) 2016. Di samping itu, Menteri ESDM juga menargetkan untuk memberikan bantuan paket konverter kit sebanyak 1.116 unit untuk nelayan kecil di Kabupaten Karang Asem pada TA 2017.

Program ini merupakan salah satu upaya Pemerintah dalam diversifikasi BBM ke BBG dan untuk meningkatkan ketahananan energi dan perekonomian masyarakat nelayan serta menekan subsidi BBM. “Sesuai arahan Presiden, Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) ini uangnya rakyat, jadi dikembalikan ke rakyat seoptimal mungkin,” ungkap Menteri Jonan.

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) menugaskan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk pelaksanaan program penyediaan dan pendistribusian Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 Kg untuk kapal perikanan bagi nelayan kecil. “Kami khususkan bagi nelayan kecil yang memiliki kapal perikanan yang menggunakan mesin motor tempel atau mesin dalam yang beroperasi harian/one day fishing,” jelas Menteri ESDM.

Pemerintah telah menetapkan kriteria bagi para penerima manfaat yang mendapatkan paket perdana konversi BBM ke BBG, antara lain nelayan yang memiliki kapal ukuran di bawah 5 Gross Tonnage (GT), yang memiliki bahan bakar bensin atau solar dan kapal yang digunakan memiliki daya mesin di bawah 13 Horse Power (HP). Sedangkan jenis alat tangkap yang digunakan adalah alat tangkap yang ramah lingkungan, serta belum pernah menerima bantuan sejenis dari Pemerintah Pusat, Daerah atau Badan usaha.

Melalui penggunaan LPG, para nelayan akan menghemat pengeluaran harian dalam penggunaan BBM utk kebutuhan melaut (one day fishing) sebesar 24,69% atau sekitar Rp11.150 per hari, apabila harga LPG 3Kg/tabung sebesar Rp34.000 (LPG non subsidi). Bahkan, mereka bisa menghemat hingga 62,35% atau sekitar Rp28.150 per hari, apabila harga LPG 3 Kg/tabung sebesar Rp17.000 (LPG Subsidi). “Ini memberikan dampak positif bagi ekonomi nelayan karena mereka bisa menghemat pengeluaran biaya bahan bakar,” ujar Menteri Jonan.

Untuk Tahun 2017 Pemerintah merencanakan pembagian konverter kit sebanyak 24.000 unit di 26 Kabupaten/kota di Indonesia, termasuk 1.116 unit diantaranya akan dibagikan di Kabupaten Karangasem, Bali. “Tahun ini membutuhkan 1.116 unit, kami akan penuhi. Kami kasih 1.120, empatnya buat cadangan,” ungkap Menteri Jonan.

Pembagian paket terdiri dari mesin kapal, konverter kit serta pemasangannya, dan tabung LPG 3 kg beserta isinya.”Semoga dengan pemberian ini membantu ekonomi mereka menuju ekonomi masyarakat yang lebih baik dan energi yang ramah lingkungan,” harap Menteri ESDM.

Selain itu, Menteri ESDM menghimbau agar pemanfaatan konverter kit dapat berjalan lancar sesuai dengan rencana yang ditetapkan. “Kami terus lanjutkan program ini apabila diperlukan. Apabila sudah tidak diperlukan (anggaran) akan diprioritaskan ke yang lain,” tutup Menteri Jonan.(***)

 


(: Ben Gentolet, NP-2017)

PLN Dukung Lombok Jadi Kawasan Pariwisata Utama

NetizenPosts, Jakarta, 27/01/2017, 19.21 WIB ;

Lombok, 27 Januari 2017 – Sebagai wujud kepedulian PLN dalam pengembangan pariwisata dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat, PLN memberikan bantuan kepada para nelayan dan warga setempat berupa mesin kapal dan bibit sapi dengan nilai total bantuan lebih dari 500 juta rupiah (27/1). Adapun total bantuan CSR dari Kementerian BUMN dan seluruh BUMN mencapai 9,5 milyar rupiah untuk pengembangan kawasan tersebut.

Bantuan ini diberikan bersamaan dalam rangkaian acara BUMN Hadir untuk Negeri untuk membangun sinergi BUMN yang digelar di Mandalika. Dalam kesempatan ini, Sinergi BUMN mengusung tema “Bersama ke Mandalika Bergerak untuk Indonesia”. Hadir dalam acara, yakni Menteri BUMN Rini Soemarno beserta jajaran deputi dan direksi dari 118 perusahaan milik Negara.

Dalam acara tersebut, Menteri BUMN Rini Soemarno mengungkapkan bantuan CSR dilakukan demi kemajuan pariwisata Mandalika dan sekitarnya. Pemilihan kawasan Mandalika merupakan bentuk dukungan BUMN terhadap program pemerintah dalam percepatan pembangunan Mandalika sebagai destinasi halal tourism terbaik dunia, sekaligus sebagai destinasi wisata cruise.

Senada dengan hal tersebut, Direktur Bisnis Regional Sulawesi dan Nusa Tenggara PLN Machnizon Masri mengungkapkan bantuan ini menjadi bukti kehadiran PLN untuk mendorong perkembangan kawasan Mandalika sebagai salah satu destinasi pariwisata utama baru sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar Mandalika. Sejalan dengan hal itu, PLN saat ini juga tengah mendirikan 15 rumah kreatif bersama yang tersebar di Indonesia.

Seperti yang diketahui, Kawasan Mandalika ini menjadi salah satu dari 10 destinasi prioritas dan juga masuk ke dalam KEK yang sebelumnya telah ditetapkan pemerintah melalui Kementerian Pariwisata. Penetapan destinasi prioritas dan KEK tersebut sejalan dengan program pemerintah untuk meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara yang ditargetkan mencapai 20 juta kunjungan pada tahun 2019 mendatang.

Kegiatan BUMN Hadir untuk Negeri kali ini digelar di empat lokasi berbeda, yakni di Tanjung Aan, Bukit Meresek, Desa Ende dan Desa Sembalun, Rinjani yang seluruhnya dirangkai dengan program tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR) di bidang pariwisata, pendidikan, lingkungan dan infrastruktur.(***)


(: Ben Gentolet, NP-2017)

Gubernur Papua: PT. Freeport Indonesia harus segera menyelesaikan tunggakan pajaknya sebesar Rp. 3,5 triliun kepada rakyat Papua

NetizenPosts, Jakarta, 27/01/2017, 18.43 WIB ;

Gubernur Provinsi Papua Lukas Enembe menyatakan bahwa PT Freeport Indonesia (PT. FI) wajib menjalankan keputusan Pengadilan Pajak Indonesia berkaitan pembayaran pajak air permukaan. “ Pengadilan Pajak Indonesia pada tanggal 17 Januari 2017 telah memutuskan untuk menolak gugatan yang diajukan oleh PT Freeport Indonesia berkaitan pajak air permukaan dan wajib membayar tunggakan pajaknya, baik pokok dan dendanya sebesar kurang lebih Rp. 3,5 Triliun kepada Pemerintah Daerah Provinsi Papua. Itu harus segera diselesaikan” tegas Gubernur Papua pada konferensi pers yang dilaksanakan Jum’at 27 Januari 2017 di Hotel Pullman, Jakarta, menanggapi hasil keputusan Pengadilan Pajak Indonesia.
Gubernur Enembe menjelaskan bahwa munculnya gugatan pajak oleh PT. FI dikarenakan Pemerintah Papua menagih kekurangan pembayaran pajak oleh PT Freeport Indonesia sebagaimana disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) didalam hasil auditnya. “BPK dalam hasil auditnya mempertanyakan kekurangan pembayaran pajak PT. FI terhadap penggunaan air permukaan dari tahun 2011 sampai 2015. Kami sebagai pemerintah daerah kemudian mengirimkan surat ke pada PT. FI untuk segera menyelesaikan kekurangan pajak dimaksud. PT. FI menolak untuk menyelesaikan kekurangan tersebut dan melakukan gugatan ke Pengadilan Pajak Indonesia. Puji Tuhan gugatan tersebut ditolak”. Sambung Enembe.
PT. FI, menurut Gubernur Papua, menggunakan acuan pembayaran pajak penggunaan air permukaan sebesar Rp. 10/m3/detik sesuai Peraturan Daerah (Perda) No. 5 Tahun 1990, sementara pemerintah daerah Papua mengacau pada Perda No 4 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa penggunaan air permukaan dikenai pajak sebesar Rp. 120/m3/detik. Perbedaan inilah yang menjadi tagihan pajak yang belom dibayarkan oleh PT. FI.
Gubernur sangat bersyukur bahwa gugatan tersebut di tolak, karena ini berkaitan dengan harkat dan martabat rakyat Papua sebagai pemilik tanah yang diberkati ini. “Perjuangan untuk mendapatkan dana sebesar ini bukan perkara mudah, karena kami berhadapan dengan perusahaan besar, PT. Freeport Indonesia yang semua orang sudah tahu. Hanya karena ini berkaitan dengan hak yang memang sudah seharusnya menjadi milik rakyat Papua maka kami perjuangkan sekuat dan semampu kami” tutup Gubernur Lukas Enembe. (***)


 

(: Ben Gentolet, NP-2017)

Daerah Penghasil Migas Antusias Sambut Participating Interest 10% pada Wilayah Kerja Migas di Daerahnya

NetizenPosts, Jakarta, 26/01/2017, 18.58 WIB ; 

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menerima audiensi Asosiasi Daerah Penghasil Migas (ADPM) terkait dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran Participating Interest 10% (sepuluh persen) pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi, di Kantor Kementerian ESDM (26/1).

Permen Nomor 37 Tahun 2016 mendapatkan sambutan yang sangat baik dari Pemerintah Daerah, karena mengatur dengan ketat dan jelas agar PI 10% benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan Pemerintah Daerah setempat.

Untuk itu, Negara memfasilitasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang ditunjuk Pemerintah Daerah untuk memiliki participating interest pada suatu Wilayah Kerja Migas.

Gubernur Kalimantan Timur, Awang Faroek, selaku Ketua Umum ADPM mengungkapkan antusiasme dan kegembiraannya atas keluarnya Permen ini, karena daerah penghasil sumber energi dapat menikmati sumber daya yang dimilikinya. “Kami memberikan apresiasi kepada Bapak Presiden melalui Menteri ESDM yang telah mengeluarkan Permen 37 Tahun 2016. Permen ini sangat penting bagi daerah penghasil migas khususnya kami di Kaltim, sehingga daerah bisa bekerjasama dengan Pertamina dalam pengelolaan Blok Mahakam, tidak dengan swasta. Kami tidak kena bunga yang memberatkan karena 0% bunganya”, ungkap Awang saat menyampaikan hasil pertemuannya.

Gubernur Kaltim juga menyampaikan bahwa telah sejalan dengan Menteri ESDM, daerah penghasil harus dapat menikmati kekayaan alam di daerahnya. “Semua daerah ingin agar daerah penghasil bisa menikmati sumber daya alamnya terutama energi, baik berupa migas, batubara untuk kesejahteraan rakyat. Tidak layak daerah penghasil listriknya masih byarpet” ujar Gubernur Kaltim.

“Kita sudah puluhan tahun berjuang untuk ini. Pak Jonan baru duduk sudah mewujudkannya,” tambah Awang Faroek.

Wakil Gubernur Jawa Barat Dedy Mizwar juga mengungkapkan antusiasme yang besar terhadap Permen ini. “Dibanding dengan yang dulu, ini lebih baik karena PI 10% ditalangi dulu oleh partner utama tanpa bunga. Ini kebijakan yang luar biasa, kita tidak lagi menjadi penonton, hal ini cukup berkeadilan”, ungkapnya.

Participating Interest 10% (PI10%) adalah besaran maksimal sepuluh persen participating interest pada Kontrak Kerja Sama yang wajib ditawarkan oleh Kontraktor kepada BUMD atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Sesuai dengan pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, sejak disetujuinya rencana pengembangan lapangan yang pertama dari satu wilayah kerja, kontraktor wajib menawarkan PI 10% kepada BUMD.

Permen Menteri ESDM No. 37 Tahun 2016 memberikan kejelasan tentang ketentuan pelaksanaan penawaran PI 10 % kepada daerah serta memberikan batasan-batasan yang jelas yang dapat diikuti oleh semua pihak. Permen ini juga menjelaskan syarat yang harus dipenuhi oleh BUMD, ketentuan penawaran, tata cara penawaran, dan juga tata cara pengalihan PI 10%.

“Ini semua tidak lain agar daerah menikmati kekayaan migasnya, untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat,” jelas Menteri ESDM Ignasius Jonan.

Menurut Jonan, daerah bisa saja mendapatkan saham lebih dari 10%, tapi itu sepenuhnya b to b. Yang mandatory adalah 10%.

Hadir pula pada audiensi tersebut Sekretaris Jenderal ADPM Andang Bachtiar, Wakil Bupati Blora, Bupati Bulungan, Walikota Bontang, Bupati Banggai, dan wakil dari Kabupaten Bengkalis.(***)

 


(: Ben Gentolet, NP-2017)

Menteri ESDM: Pengelolaan Anggaran Harus Berazaskan Manfaat

NetizenPosts, Jakarta, 26/01/2017, 18.26 WIB ;

 

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan, hari ini Kamis (26/1), menyaksikan Penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Kementerian ESDM Tahap I Tahun 2017. “Penandatanganan hari ini adalah tahap pertama, terdiri atas 134 paket dengan nilai Rp 284,02 Miliar. Selanjutnya, tahap II dan III ditargetkan selesai seluruhnya awal Maret 2017”, ungkap Menteri Jonan.

Dalam acara yang dihadiri oleh seluruh pengelola anggaran di lingkungan kerja Kementerian ESDM ini, Menteri ESDM menghimbau agar di tahun 2017 lebih dari 90% anggaran dapat terserap. Semangat penyerapan anggaran harus disertai dengan azas manfaat dan fokus terhadap program pemerintah. “Tentang semangat untuk penyerapan 100%, saya berasumsi harus harga satuan dan kemanfaatan betul, apabila hal itu tidak terpenuhi maka harus dihemat” ungkap Menteri ESDM.

Menteri ESDM juga mengungkap pentingnya pejabat eselon I mengetahui anggaran detail, karena terkait dengan pertanggung jawaban penggunaan anggaran negara kepada masyarakat. “Penanggung jawab anggaran Kementerian kan Menteri, saya harus juga tahu apabila Presiden menanyakan bagaimana anggaran digunakan” tegas Jonan.

Penyerapan ini juga diharapkan dapat dilakukan secara merata dan tidak menumpuk di akhir tahun. Rencana serapan anggaran pada triwulan I sebesar 10%, triwulan II sebesar 30%, triwulan III sebesar 65%, sedangkan pada triwulan IV, diharapankan anggaran terserap lebih dari 90%.

Target penyerapan anggaran yang dibarengi dengan kualitas pekerjaan yang baik ujar Menteri Jonan, dapat tercapai dengan bekerja profesional, tepat waktu dan berkualitas.“Target kita akan tercapai dengan bekerja profesional dan tepat waktu, termasuk dengan mitra kerja/rekanan/penyedia barang dan jasa. Tentu saja serapan yang tinggi tersebut dibarengi dengan kualitas pekerjaan yang baik,” tegas Menteri Jonan.

Kegiatan lelang umum Kementerian ESDM terbagi dalam 3 tahap dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp3,83 triliun. Saat ini, sebanyak 344 paket telah diumumkan. Menteri Jonan memberikan apresiasi dan mendukung terciptanya komitmen pengelolaan APBN 2017 yang lebih baik. “Saya mengucapkan terima kasih atas kerjasama dan upaya semua pihak, khususnya komitmen untuk melaksanakan APBN 2017 yang lebih baik dengan berbagai tahapan dan percepatan kinerja,” ungkap Menteri Jonan.

Kontrak yang ditandatangani pada hari ini adalah sebagai berikut:

No Unit Paket Rp. M

  1. Setjen 10 17,94

  2. Ditjen Migas 9 5,48

  3. Ditjen Listrik 2 1,26

  4. Badan Litbang 39 54,39

  5. BPSDM 20 29,60

  6. Badan Geolog 32 88,30

  7. BPH Migas 3 6,14

  8. Ditjen EBTKE 19 80,91

Pada kesempatan yang sama, hadir juga dua narasumber, yaitu Deputi Pengawasan Internal Pengaduan Masyarakat, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ranu Miharja, dan Ketua Tim Pengawalan Pengamanan Pembangunan Pemerintah Pusat Daerah, Kejaksaan Agung, Aditya Warman. Kedua narasumber memberikan pembekalan, baik kepada pengelola anggaran maupun penyedia jasa, agar dalam pelaksanaan kontrak tidak terjadi hal-hal yang berpotensi melanggar hukum.

Selain harus selalu dalam koridor hukum, kegiatan atau proyek KESDM yang dikerjakan juga harus berfungsi dan bermanfaat bagi masyarakat. “Saya tidak mau kita membangun sesuatu yang tidak bisa dioperasikan saat ada masalah,” pungkas Jonan.(***)


 

(: Ben Gentolet, NP-2017)

Pembelian Saham Meurel & Prom Tahap Pertama Sukses

NetizenPosts, JAKARTA, 26/01/2017, 15.02 WIB ;

 

PT Pertamina Internasional Eksplorasi dan Produksi, anak perusahaan hulu PT Pertamina (Persero) yang mengelola aset migas perusahaan di luar negeri, sukses dalam melaksanakan tender offer atas saham Meurel & Prom pada tahap pertama.

Hasil dari tender offer (penawaran untuk membeli saham) tersebut telah diumumkan oleh Autorité des marchés financiers (AMF) Perancis pada 25 Januari 2017 waktu setempat. Terhitung mulai 1 Februari 2017, PIEP akan mengendalikan sebanyak 125.924.574 lembar saham dan hak suara di Maurel & Prom, yang setara dengan 64,46% saham dan 63,35% hak suara di Maurel & Prom.

Selain itu, PIEP juga mengendalikan sebanyak 6.845.626 ORNANE (obligasi yang dapat ditukar dengan uang dan saham) 2019, atau setara dengan 46,70% dari outstanding ORNANE 2019. PIEP juga akan memegang 3.848.620 ORNANE 2021, yang setara dengan 36,88% dari outstanding ORNANE 2021.

Pembayaran kepada pemilik ORNANE akan dilakukan pada saat penyelesaian transaksi sekaligus penyerahan ORNANE kepada perusahaan dengan nilai 17,28 euro per ORNANE 2019 (yaitu nilai nominal plus bunga sebesar 0,02 euro), dan 11,05 euro per ORNANE 2021 (yaitu nilai nominal plus bunga sebesar 0,03 euro).

Sesuai dengan artikel 232-4 dari AMF General Regulations, tender offer akan secara otomatis kembali terbuka untuk periode 10 hari kerja bursa. Jadwal tender offer tersebut segera dipublikasikan oleh AMF.

Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto mengatakan kesuksesan pelaksanaan tender offer tahap pertama ini menjadi momentum yang baik bagi Pertamina untuk lebih agresif berekspansi ke luar negeri di tengah mulai membaiknya harga minyak mentah dunia. Menurut dia, setelah Pertamina menjadi pemegang saham pengendali (minimal 51% kepemilikan saham), selanjutnya dapat mengkonsolidasikan bagian produksi Maurel & Prom kepada produksi PIEP.

“Ini sudah tentu akan meningkatkan kinerja hulu Pertamina. Selain itu, saat ini ISC juga mengkaji dan mempersiapkan kemungkinan untuk dapat menjadikan produksi minyak tersebut tidak sekadar menambah angka produksi Pertamina melainkan juga memperkuat pasokan untuk Indonesia,” terang Dwi.

Direktur Hulu Pertamina Syamsu Alam menambahkan prospek aset-aset migas Maurel & Prom sangat potensial untuk dikembangkan Pertamina melalui PIEP, di mana pada akhir 2015 tercatat cadangan migasnya mencapai 205 juta barel setara minyak. Dengan aset yang tersebar di Eropa, Amerika, Afrika dan Asia, dapat menjadi ajang pembuktian kapabilitas perusahaan di bisnis hulu dalam skala global.

“Pertamina semakin optimistis untuk dapat mengembangkan bisnis hulu dengan lebih cepat,” kata Syamsu Alam.

Sementara itu, Vice President Corporate Communication Pertamina Wianda Pusponegoro mengatakan,“Dengan kesuksesan pelaksanaan tender offer tahap pertama ini, kami berharap dan optimistis tender offer tahap selanjutnya akan berjalan dengan baik dan hasil optimal bagi PIEP dan Pertamina.”(***)


 

(: Ben Gentolet, NP-2017)

Kementerian ESDM Tuntaskan Amandemen KK dan PKP2B untuk Meningkatkan Manfaat bagi Negara

NetizenPosts, Jakarta, 24/1/2017, 19.45 WIB ;

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berkomitmen akan menyelesaikan amandemen Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) pada tahun ini. Sebagaimana diketahui bahwa saat ini terdapat sebanyak 34 KK dan 74 PKP2B. Dari 34 KK tersebut, 9 KK telah menandatangani naskah amandemen, dan 25 KK diantaranya masih dalam proses penyelesaian atas 4 isu strategis, yaitu kelanjutan operasi pertambangan, penerimaan negara, kewajiban pengolahan dan pemurnian serta divestasi saham.

Sedangkan dari 74 PKP2B yang ada, 22 PKP2B diantaranya telah menandatangani naskah amandemen, 47 PKP2B dalam proses pembahasan amandemen, 4 PKP2B sudah diterminasi, dan 1 PKP2B dalam proses terminasi.

Proses renegosiasi KK dan PKP2B dimulai pada tahun 2009 setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba). Dalam Pasal 169 UU No. 4 Tahun 2009 diatur bahwa KK dan PKP2B dihormati sampai jangka waktu berakhirnya Kontrak/Perjanjian, dan ketentuan dalam KK dan PKP2B disesuaikan selambat-lambatnya 1 tahun sejak UU No. 4 Tahun 2009 diundangkan, kecuali mengenai penerimaan negara. Penyelesaian amandemen KK dan PKP2B, melibatkan peran aktif Kementerian Keuangan khususnya terkait ketentuan perpajakan dan non perpajakan.

Menteri ESDM Ignasius Jonan telah melaksanakan rapat koordinasi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada 20 Desember 2016. Saat ini Tim Teknis dari Direktorat Jenderal Minerba dan Badan Kebijakan Fiskal sedang melakukan pembahasan secara intensif untuk merumuskan ketentuan terkait dengan aspek penerimaan negara yang sesuai dengan amanat UU No. 4 Tahun 2009 dan dapat diterima oleh KK dan PKP2B.

Kementerian ESDM menargetkan proses amandemen KK dan PKP2B dapat selesai tahun ini. “Amandemen kontrak/perjanjian merupakan perintah undang-undang yang sudah lama, sampai sekarang belum selesai. Maka, kami akan segera menyelesaikannya pada tahun ini,” ungkap Direktur Jenderal Minerba, Bambang Gatot Ariyono di Kantor Kementerian ESDM, Selasa (24/1).(***)

 


(: Ben Gentolet, NP-2017)