LISTRIK NYALA DI DESA DUAKORAN PERBATASAN RI-RDTL

NetizenPosts, Atambua, 10/02/2017, 17.51 WIB;

Senyum berkembang di wajah warga Kampung Wehedan saat listrik sudah masuk ke desa mereka. Wakil Bupati Belu J.T. Ose Luan meresmikan penyalaan listrik di daerah perbatasan dengan negara Republik Demokrat Timor Leste (RDTL), persisnya di Desa Duakoran, Kecamatan Raimanuk, Kabupaten Belu, NTT, Rabu (8/2). Pelanggan awal sebanyak 125 rumah.

Penyalaan ditandai dengan Ose Luan melakukan input angka token listrik perdana pada pelanggan Kapela (gereja katolik kecil) Wehedan di Kampung Wehedan, Desa Duakoran. Kapela Wehedan sekaligus dimanfaatkan sebagai lokasi acara peresmian.

Pengisian token listrik perdana sukses dan penyalaan pembatas arus listrik disaksikan General Manager PLN NTT Richard Safkaur, Manajer PLN Area Kupang Elpis Sinambela serta Camat Raimanuk Marius F. Loe dan Kepala Desa Duakoran Edmundus Ulu.

Daniel Bria (53th), warga Kampung Wehedan, yang sehari-harinya bekerja sebagai guru pada SD Wehedan, menyambut gembira, hadirnya listrik di Desa Duakoran. “Dengan adanya listrik di desa kami, proses belajar mengajar akan lancar dan lebih baik. Anak-anak bisa punya waktu belajar lebih lama pada malam hari,” kata Daniel Bria.

“Kami sudah lama sekali menunggu kapan kegelapan berakhir, hari ini kami langsung lupa masa gelap itu begitu listrik masuk dan menyala di desa kami,” tambah Daniel Bria dengan senyum mengembang.

Sedangkan Olandino Lau (39th), seorang petani, juga warga Kampung Wehedan, dengan mata berbinar-binar mengungkapkan kegembiraannya menyambut listrik menyala untuk pertama kali di kampungnya. Ayah dua anak ini senang, karena dengan adanya terang listrik pada malam hari, istrinya sudah bisa menenun malam hari dan bisa bekerja memecah biji kemiri.

General Manager PLN Wilayah NTT Richard Safkaur, dalam sambutannya mengatakan PLN melaksanakan tugas pemerintah melayani kebutuhan listrik masyarakat di desa-desa perbatasan negara, sebagai wilayah terdepan. Desa Duakoran, Kecamatan Raimanuk, Kabupaten Belu, merupakan wilayah terdepan Indonesia berbatasan dengan negara RDTL.

Safkaur juga menegaskan tekad PLN NTT melistriki semua desa yang belum berlistrik di NTT sebanyak 1.182 desa dalam waktu satu tahun. Khusus di Belu masih ada lima desa yang belum berlistrik.

“Namun kami membutuhkan dukungan penuh dari pemda (pemerintah daerah) dan masyarakat, untuk mengijinkan lahan tempat mendirikan tiang listrik, dan mengijinkan pohon ditebang untuk dilewati kabel listrik. Dukungan pemda berkaitan dengan perijinan melewati kawasan hutan,” tambah Safkaur.

Wakil Bupati Belu J.T. Ose Luan menyampaikan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo yang melalui PLN telah menyediakan listrik bagi warga desa di Kabupaten Belu, khususnya warga di Desa Duakoran.

Kepada warga desa, Ose Luan meminta warga menggunakan fasilitas listrik untuk memajukan dan meningkatkan banyak hal yang lebih produktif. Misalnya, ibu-ibu bisa menenun pada malam hari dan anak-anak belajar lebih baik agar lebih berprestasi.

“Saya ini produk belajar pakai lampu ti’oek (lampu teplok), karena itu saya harap adanya listrik akan membuat anak-anak lebih berprestasi,” kata Ose Luan diselingi bahasa daerah setempat yang disambut tepuk tangan warga yang memenuhi Kapela Wehedan.

Pembangunan listrik ke Desa Duakoran yang berlokasi sekitar 30 km arah selatan Atambua, ibukota Kabupaten Belu, menurut Wayan Adi (Manajer Rayon Atambua), dikerjakan selama lima bulan sejak September 2016. PLN membangun jaringan tegangan menengah (JTM) 20 kilovolt sepanjang 5,6 kilometer sirkuit (KMS) dan jaringan tegangan rendah (JTR) 220 volt sepanjang 5,5 kms.

Sedangkan lima desa di Kabupaten Belu, yang belum berlistrik, yakni Desa Dubesi, Lawalutolus, Faturika, Mandeu Raimanus, dan Desa Renrua.(***)


(: Ram Julio, NP-2017)

Advertisements

Konsorsium Pertamina, Marubeni, dan Sojitz Tandatangani PPA Jawa 1 dengan PLN

NetizenPosts, Jakarta, 31/01/2017, 12.07 WIB ;
JAKARTA, 31 Januari 2017 – Konsorsium PT Pertamina (Persero), Marubeni Corporation, dan Sojitz Corporation bersinergi dengan PT PLN (Persero) untuk kesuksesan program 35.000 MW melalui pembangunan PLTGU terintegrasi FSRU pertama di Asia, Independen Power Producer Jawa-1 berkapasitas 1760 MW dengan investasi senilai US$1,8 miliar.
Proyek yang menjembatani sinergi 2 BUMN terbesar di Indonesia, yaitu Pertamina dan PLN, ditandai dengan penandatanganan Power Purchase Agreement (PPA) untuk IPP PLTGU Jawa-1 di Jakarta hari ini, Selasa (31/01). Penandatanganan dilakukan antara konsorsium IPP yang direpresentasikan oleh Ketua Konsorsium sekaligus Direktur Utama PT Jawa Satu Power Ginanjar dan Direktur Utama PLN Sofyan Basir dan disaksikan oleh Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto.
“Kami memberikan apresiasi tertinggi kepada PLN atas pelaksanaan tender IPP PLTGU Jawa-1 yang terbuka, transparan dan kompetitif, serta atas kepercayaan kepada Konsorsium Pertamina-Marubeni-Sojitz yang telah ditunjuk sebagai pemenang Proyek IPP PLTGU Jawa-1. Proyek ini menjadi bukti nyata sinergi dua BUMN besar Indonesia, Pertamina sebagai Energi Company dan PLN sebagai perusahaan listrik nasional,” kata Dwi Soetjipto dalam sambutannya.
Pertamina bersama dengan Marubeni Corporation dan Sojitz Corporation telah berhasil memenangkan dan menandatangani PPA proyek IPP PLTGU Jawa -1 dengan nilai sekitar US$1,8 miliar. Proyek IPP PLTGU Jawa-1 merupakan kolaborasi internasional yang melibatkan 18 mitra Internasional maupun domestik (Indonesia, Jepang, Korea, Amerika, dan Eropa).
PLTGU Jawa-1 merupakan pembangkit listrik berbasis gas pertama di Asia yang mengintegrasikan Floating Storage and Regasification Unit (FSRU) dengan PLTGU (Combined Cycle Gas Turbine : CCGT). PLTGU ini akan dibangun di Cilamaya, Jawa Barat. Dengan kapasitas 1760 MW, PLTGU Jawa 1 menjadi pembangkit listrik berbahan bakar gas terbesar di Asia Tenggara.
“Momentum ini menjadi salah satu pijakan penting bagi Pertamina dalam memulai bisnis IPP sekaligus menegaskan posisi dan perannya untuk mencapai visi sebagai World Class Energy Company. Kami juga sangat mengapresiasi kerjasama yang erat dan sangat baik dari seluruh mitra konsorsium, termasuk konsorsium lenders, untuk mendapatkan kepercayaan hingga pada tahapan ini. Selanjutnya, kerjasama yang tidak kalah erat diperlukan untuk dapat mewujudkan proyek ini dengan tepat waktu dan tepat biaya,” ungkap Dwi.
Sebagai bagian dari program 35000 MW, IPP PLTGU Jawa-1 sangat penting bagi upaya pemerintah dan PLN melakukan percepatan untuk melistriki lebih banyak keluarga dan konsumen listrik di Tanah Air. (***)


 

(: Ben Gentolet, NP-2017)

Pertamina Mulai Proses Pemilihan Licensor RDMP Cilacap dan NGRR Tuban

NetizenPosts, Jakarta, 30/01/2017, 15.46 WIB

 

PT Pertamina (Persero) memulai pelaksanaan pemilihan licensor untuk proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) RU IV Cilacap dan New Grass Root Refinery (NGRR) Tuban yang keduanya ditargetkan on stream pada akhir 2021.
Direktur Megaproyek Pengolahan dan Petrokimia Rachmad Hardadi mengatakan sesuai dengan jadwal, saat ini proses pemilihan licensor untuk RDMP RU IV dan NGRR Tuban sedang dilakukan untuk mendapatkan teknologi yang sangat menentukan keekonomian dan keandalan. Proses ini, katanya, menentukan ketepatan waktu pelaksanaan proses selanjutnya yaitu Front End Design (FEED) dan konstruksi (EPC).
“Seperti diketahui, Pertamina telah bertekad untuk menjawab tantangan pasar yang tinggi perhatiannya akan lingkungan bersih, disisi lain Pertamina juga akan terus berupaya untuk lebih kompetitif dan bersaing. Dengan demikian, keandalan teknologi dan keekonomian proyek menjadi tuntutan sehingga peranan licensor yang capable dan internationally recognized menjadi sangat penting dalam proyek ini,” kata Hardadi.
Sebanyak 30 perusahaan akan bersaing untuk menjadi licensor pada proyek NGRR Tuban. Adapun, posisi licensor pada proyek RDMP RU IV Cilacap diperebutkan oleh sebanyak 15 perusahaan.
Pertamina dan para mitra akan mengikuti proses seleksi secara detail dan komprehensif dalam memilih teknologi yang paling sesuai untuk GRR Tuban & RDMP Cilacap. Dalam menjalankan proses pemilihan ini, Pertamina, Pertamina dibantu oleh konsultan yang memiliki reputasi Internasional.
“Seluruh keputusan yang dilakukan adalah keputusan Pertamina dan mitra,” ungkapnya.
Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto mengatakan kemajuan yang dicapai pada hari ini semakin menunjukkan langkah konkret Pertamina dalam upaya membangun kilang. Berdasarkan jadwal, pemilihan licensor untuk RDMP RU IV Cilacap ditargetkan tuntas pada akhir kuartal I 2017, sedangkan NGRR Tuban selesai pada akhir kuartal II 2017.
Pertamina saat ini dalam proses penyelesaian Bankable Feasibility Study (BFS) dan pelaksanaan AMDAL proyek NGRR Tuban yang ditargetkan selesai pada Juni 2017. Adapun, proyek RDMP RU IV Cilacap tengah dalam proses penyelesaian Basic Engineering Design (BED) yang ditargetkan pada Maret 2017, sedangkan AMDAL selesai pada Juli 2017.
“RDMP RU IV Cilacap akan dilakukan groundbreaking pada Kuartal IV, sedangkan NGRR Tuban groundbreaking akan dilaksanakan pada Kuartal III, dan yang paling cepat dilakukan groundbreaking adalah RDMP RU V Balikpapan yaitu pada kuartal I tahun ini. Artinya, akan pekerjaan fisik kilang yang sudah dapat dimulai tahun ini sehingga dengan demikian rencana pembangunan kilang oleh Pertamina semakin konkret,” kata Dwi.
RDMP RU IV Cilacap akan meningkatkan kapasitas pengolahan kilang sebesar 15% menjadi 400 ribu barel per hari. Namun, dengan Nelson Complexity Index yang semakin tinggi RU IV Cilacap nantinya dapat menambah produksi gasoline sebanyak 80 ribu barel per hari, diesel sebanyak 80 ribu barel per hari dan tambahan Avtur 30 ribu barel per hari.
RDMP RU V Balikpapan meningkatkan kapasitas pengolahan sebesar 38,5% menjadi 360 ribu barel per hari dengan produksi masing-masing bertambah sebanyak 80 ribu barel per hari gasoline, 70 ribu barel per hari diesel, dan 30 ribu barel per hari Avtur. Sementara itu, NGRR Tuban yang berkapasitas pengolahan 300 ribu barel per hari akan memproduksi 90 ribu barel per hari gasoline, 100 ribu barel per hari diesel dan 30 ribu barel per hari Avtur.
“Semua hasil produksinya akan berspesifikasi Euro 5 atau lebih tinggi ari tuntutan pasar saat ini Euro 4,” tutur Rahmad Hardadi.(***)

 


(:Ben Gentolet, NP-2017)

Tingkatkan Ketahanan Energi dan Perekonomian Rakyat, Menteri ESDM Siap Bagikan 24.000 Konverter Kit ke Nelayan Kecil

NetizenPosts, Jakarta, 28/01/2017, 17.02 WIB ;

 

Pada hari ini, Jumat (27/1) Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan bertatap muka dengan para nelayan di Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem, Bali yang telah menerima 625 unit paket konversi Bahan Bakar Minyak (BBM) ke Bahan Bakar Gas (BBG) Tahun Anggaran (TA) 2016. Di samping itu, Menteri ESDM juga menargetkan untuk memberikan bantuan paket konverter kit sebanyak 1.116 unit untuk nelayan kecil di Kabupaten Karang Asem pada TA 2017.

Program ini merupakan salah satu upaya Pemerintah dalam diversifikasi BBM ke BBG dan untuk meningkatkan ketahananan energi dan perekonomian masyarakat nelayan serta menekan subsidi BBM. “Sesuai arahan Presiden, Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) ini uangnya rakyat, jadi dikembalikan ke rakyat seoptimal mungkin,” ungkap Menteri Jonan.

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) menugaskan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk pelaksanaan program penyediaan dan pendistribusian Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 Kg untuk kapal perikanan bagi nelayan kecil. “Kami khususkan bagi nelayan kecil yang memiliki kapal perikanan yang menggunakan mesin motor tempel atau mesin dalam yang beroperasi harian/one day fishing,” jelas Menteri ESDM.

Pemerintah telah menetapkan kriteria bagi para penerima manfaat yang mendapatkan paket perdana konversi BBM ke BBG, antara lain nelayan yang memiliki kapal ukuran di bawah 5 Gross Tonnage (GT), yang memiliki bahan bakar bensin atau solar dan kapal yang digunakan memiliki daya mesin di bawah 13 Horse Power (HP). Sedangkan jenis alat tangkap yang digunakan adalah alat tangkap yang ramah lingkungan, serta belum pernah menerima bantuan sejenis dari Pemerintah Pusat, Daerah atau Badan usaha.

Melalui penggunaan LPG, para nelayan akan menghemat pengeluaran harian dalam penggunaan BBM utk kebutuhan melaut (one day fishing) sebesar 24,69% atau sekitar Rp11.150 per hari, apabila harga LPG 3Kg/tabung sebesar Rp34.000 (LPG non subsidi). Bahkan, mereka bisa menghemat hingga 62,35% atau sekitar Rp28.150 per hari, apabila harga LPG 3 Kg/tabung sebesar Rp17.000 (LPG Subsidi). “Ini memberikan dampak positif bagi ekonomi nelayan karena mereka bisa menghemat pengeluaran biaya bahan bakar,” ujar Menteri Jonan.

Untuk Tahun 2017 Pemerintah merencanakan pembagian konverter kit sebanyak 24.000 unit di 26 Kabupaten/kota di Indonesia, termasuk 1.116 unit diantaranya akan dibagikan di Kabupaten Karangasem, Bali. “Tahun ini membutuhkan 1.116 unit, kami akan penuhi. Kami kasih 1.120, empatnya buat cadangan,” ungkap Menteri Jonan.

Pembagian paket terdiri dari mesin kapal, konverter kit serta pemasangannya, dan tabung LPG 3 kg beserta isinya.”Semoga dengan pemberian ini membantu ekonomi mereka menuju ekonomi masyarakat yang lebih baik dan energi yang ramah lingkungan,” harap Menteri ESDM.

Selain itu, Menteri ESDM menghimbau agar pemanfaatan konverter kit dapat berjalan lancar sesuai dengan rencana yang ditetapkan. “Kami terus lanjutkan program ini apabila diperlukan. Apabila sudah tidak diperlukan (anggaran) akan diprioritaskan ke yang lain,” tutup Menteri Jonan.(***)

 


(: Ben Gentolet, NP-2017)

PLN Dukung Lombok Jadi Kawasan Pariwisata Utama

NetizenPosts, Jakarta, 27/01/2017, 19.21 WIB ;

Lombok, 27 Januari 2017 – Sebagai wujud kepedulian PLN dalam pengembangan pariwisata dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat, PLN memberikan bantuan kepada para nelayan dan warga setempat berupa mesin kapal dan bibit sapi dengan nilai total bantuan lebih dari 500 juta rupiah (27/1). Adapun total bantuan CSR dari Kementerian BUMN dan seluruh BUMN mencapai 9,5 milyar rupiah untuk pengembangan kawasan tersebut.

Bantuan ini diberikan bersamaan dalam rangkaian acara BUMN Hadir untuk Negeri untuk membangun sinergi BUMN yang digelar di Mandalika. Dalam kesempatan ini, Sinergi BUMN mengusung tema “Bersama ke Mandalika Bergerak untuk Indonesia”. Hadir dalam acara, yakni Menteri BUMN Rini Soemarno beserta jajaran deputi dan direksi dari 118 perusahaan milik Negara.

Dalam acara tersebut, Menteri BUMN Rini Soemarno mengungkapkan bantuan CSR dilakukan demi kemajuan pariwisata Mandalika dan sekitarnya. Pemilihan kawasan Mandalika merupakan bentuk dukungan BUMN terhadap program pemerintah dalam percepatan pembangunan Mandalika sebagai destinasi halal tourism terbaik dunia, sekaligus sebagai destinasi wisata cruise.

Senada dengan hal tersebut, Direktur Bisnis Regional Sulawesi dan Nusa Tenggara PLN Machnizon Masri mengungkapkan bantuan ini menjadi bukti kehadiran PLN untuk mendorong perkembangan kawasan Mandalika sebagai salah satu destinasi pariwisata utama baru sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar Mandalika. Sejalan dengan hal itu, PLN saat ini juga tengah mendirikan 15 rumah kreatif bersama yang tersebar di Indonesia.

Seperti yang diketahui, Kawasan Mandalika ini menjadi salah satu dari 10 destinasi prioritas dan juga masuk ke dalam KEK yang sebelumnya telah ditetapkan pemerintah melalui Kementerian Pariwisata. Penetapan destinasi prioritas dan KEK tersebut sejalan dengan program pemerintah untuk meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara yang ditargetkan mencapai 20 juta kunjungan pada tahun 2019 mendatang.

Kegiatan BUMN Hadir untuk Negeri kali ini digelar di empat lokasi berbeda, yakni di Tanjung Aan, Bukit Meresek, Desa Ende dan Desa Sembalun, Rinjani yang seluruhnya dirangkai dengan program tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR) di bidang pariwisata, pendidikan, lingkungan dan infrastruktur.(***)


(: Ben Gentolet, NP-2017)

Gubernur Papua: PT. Freeport Indonesia harus segera menyelesaikan tunggakan pajaknya sebesar Rp. 3,5 triliun kepada rakyat Papua

NetizenPosts, Jakarta, 27/01/2017, 18.43 WIB ;

Gubernur Provinsi Papua Lukas Enembe menyatakan bahwa PT Freeport Indonesia (PT. FI) wajib menjalankan keputusan Pengadilan Pajak Indonesia berkaitan pembayaran pajak air permukaan. “ Pengadilan Pajak Indonesia pada tanggal 17 Januari 2017 telah memutuskan untuk menolak gugatan yang diajukan oleh PT Freeport Indonesia berkaitan pajak air permukaan dan wajib membayar tunggakan pajaknya, baik pokok dan dendanya sebesar kurang lebih Rp. 3,5 Triliun kepada Pemerintah Daerah Provinsi Papua. Itu harus segera diselesaikan” tegas Gubernur Papua pada konferensi pers yang dilaksanakan Jum’at 27 Januari 2017 di Hotel Pullman, Jakarta, menanggapi hasil keputusan Pengadilan Pajak Indonesia.
Gubernur Enembe menjelaskan bahwa munculnya gugatan pajak oleh PT. FI dikarenakan Pemerintah Papua menagih kekurangan pembayaran pajak oleh PT Freeport Indonesia sebagaimana disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) didalam hasil auditnya. “BPK dalam hasil auditnya mempertanyakan kekurangan pembayaran pajak PT. FI terhadap penggunaan air permukaan dari tahun 2011 sampai 2015. Kami sebagai pemerintah daerah kemudian mengirimkan surat ke pada PT. FI untuk segera menyelesaikan kekurangan pajak dimaksud. PT. FI menolak untuk menyelesaikan kekurangan tersebut dan melakukan gugatan ke Pengadilan Pajak Indonesia. Puji Tuhan gugatan tersebut ditolak”. Sambung Enembe.
PT. FI, menurut Gubernur Papua, menggunakan acuan pembayaran pajak penggunaan air permukaan sebesar Rp. 10/m3/detik sesuai Peraturan Daerah (Perda) No. 5 Tahun 1990, sementara pemerintah daerah Papua mengacau pada Perda No 4 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa penggunaan air permukaan dikenai pajak sebesar Rp. 120/m3/detik. Perbedaan inilah yang menjadi tagihan pajak yang belom dibayarkan oleh PT. FI.
Gubernur sangat bersyukur bahwa gugatan tersebut di tolak, karena ini berkaitan dengan harkat dan martabat rakyat Papua sebagai pemilik tanah yang diberkati ini. “Perjuangan untuk mendapatkan dana sebesar ini bukan perkara mudah, karena kami berhadapan dengan perusahaan besar, PT. Freeport Indonesia yang semua orang sudah tahu. Hanya karena ini berkaitan dengan hak yang memang sudah seharusnya menjadi milik rakyat Papua maka kami perjuangkan sekuat dan semampu kami” tutup Gubernur Lukas Enembe. (***)


 

(: Ben Gentolet, NP-2017)

Kementerian ESDM Tuntaskan Amandemen KK dan PKP2B untuk Meningkatkan Manfaat bagi Negara

NetizenPosts, Jakarta, 24/1/2017, 19.45 WIB ;

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berkomitmen akan menyelesaikan amandemen Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) pada tahun ini. Sebagaimana diketahui bahwa saat ini terdapat sebanyak 34 KK dan 74 PKP2B. Dari 34 KK tersebut, 9 KK telah menandatangani naskah amandemen, dan 25 KK diantaranya masih dalam proses penyelesaian atas 4 isu strategis, yaitu kelanjutan operasi pertambangan, penerimaan negara, kewajiban pengolahan dan pemurnian serta divestasi saham.

Sedangkan dari 74 PKP2B yang ada, 22 PKP2B diantaranya telah menandatangani naskah amandemen, 47 PKP2B dalam proses pembahasan amandemen, 4 PKP2B sudah diterminasi, dan 1 PKP2B dalam proses terminasi.

Proses renegosiasi KK dan PKP2B dimulai pada tahun 2009 setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba). Dalam Pasal 169 UU No. 4 Tahun 2009 diatur bahwa KK dan PKP2B dihormati sampai jangka waktu berakhirnya Kontrak/Perjanjian, dan ketentuan dalam KK dan PKP2B disesuaikan selambat-lambatnya 1 tahun sejak UU No. 4 Tahun 2009 diundangkan, kecuali mengenai penerimaan negara. Penyelesaian amandemen KK dan PKP2B, melibatkan peran aktif Kementerian Keuangan khususnya terkait ketentuan perpajakan dan non perpajakan.

Menteri ESDM Ignasius Jonan telah melaksanakan rapat koordinasi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada 20 Desember 2016. Saat ini Tim Teknis dari Direktorat Jenderal Minerba dan Badan Kebijakan Fiskal sedang melakukan pembahasan secara intensif untuk merumuskan ketentuan terkait dengan aspek penerimaan negara yang sesuai dengan amanat UU No. 4 Tahun 2009 dan dapat diterima oleh KK dan PKP2B.

Kementerian ESDM menargetkan proses amandemen KK dan PKP2B dapat selesai tahun ini. “Amandemen kontrak/perjanjian merupakan perintah undang-undang yang sudah lama, sampai sekarang belum selesai. Maka, kami akan segera menyelesaikannya pada tahun ini,” ungkap Direktur Jenderal Minerba, Bambang Gatot Ariyono di Kantor Kementerian ESDM, Selasa (24/1).(***)

 


(: Ben Gentolet, NP-2017)

Tinjau Lapangan Banyu Urip, Menteri Jonan: Target Lifting Minyak Nasional Harus Naik

NetizenPosts, Jakarta, 21/1/2017, 5.57 WIB ;

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan, meninjau Lapangan Minyak dan Gas Bumi (migas) Banyu Urip yang dikelola oleh ExxonMobil Cepu Limited (EMCL) di Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, Jumat (20/1). Kunjungan tersebut dilakukan seusai bertemu dengan civitas akademika STEM Akamigas Cepu. Dalam kunjungannya tersebut, Menteri Jonan menegaskan bahwa produksi minyak nasional harus dapat ditingkatkan, melebihi target lifting minyak tahun 2017 yang telah ditetapkan.

“Kalau Pemerintah maunya produksi minyak lebih besar lebih baik, supaya lifting-nya bagus,” tutur Menteri Jonan. Target lifting minyak di tahun 2017 sesuai APBN adalah sebesar 815.000 barrel oil per day (BOPD), namun Kementerian ESDM dan SKK Migas, lanjut Menteri ESDM, memiliki target tersendiri. “Jangan 815.000 BOPD, paling kurang 825.000 BOPD. Sekarang sudah tercapai ya,” tuturnya.

Terkait peningkatan produksi minyak di Lapangan Banyu Urip, saat ini SKK Migas dan EMCL sudah menyampaikan dokumen perubahan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) untuk mendapatkan persetujuan. Persetujuan yang diminta adalah untuk dapat berproduksi mencapai 200.000 BOPD. Sebelumnya, AMDAL yang dimiliki oleh Proyek Banyu Urip hanya untuk produksi minyak sebesar 185.000 BOPD. “Kita minta tolong supaya pengajuan ini diprioritaskan,” ujar Menteri ESDM.

Produksi minyak Proyek Banyu Urip sebesar 185.000 BOPD, atau sebesar 20% dari produksi minyak mentah nasional. Pada tahun 2016, Proyek Banyu Urip melebihi target produksi hingga 106% pada tingkat produksi 171.000 BOPD dan target lifting pada 2017 berada pada tingkat produksi 200.000 BOPD dan akan mendukung hingga 24% dari target produksi minyak nasional.

Untuk menambah produksi minyak nasional Indonesia, Presiden Joko Widodo telah meminta untuk membangun banyak kilang minyak baru, baik memindahkan kilang minyak dari luar negeri maupun membangun grass root refinery. “Diusahakan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam negeri dapat diolah dari minyak mentah di Indonesia, bukan hanya minyak mentah yang berasal dari pengeboran di Indonesia ya, impor boleh, tetapi impor minyak mentah. Minyak jadinya (diolah) di sini. Kalau kita mau membangun cadangan nasional atau cadangan strategis, kan, bentuknya BBM, bukan minyak mentah,” ujar Menteri Jonan.

Minyak mentah yang diproduksikan dari Lapangan Banyu Urip di Blok Cepu, Bojonegoro diolah di Central Processing Facility (CPF) yang berproduksi hingga 185 ribu barel per hari. Dari CPF, minyak tersebut dialirkan melalui pipa darat sejauh 72 kilometer hingga ke pantai Palang, Tuban. Lalu, dilanjutkan melalui pipa bawah laut dan ditampung di FSO Gagak Rimang yang berada 23 kilometer di lepas pantai Tuban.

Pada kesempatan tersebut, Menteri Jonan juga mengemukakan keuntungan Production Sharing Contract (PSC) Wilayah Kerja migas dengan skema Gross Split. Dengan gross split, sebut Jonan, Pemerintah tidak lagi perlu menanggung cost recovery. “Sekarang kita bagi hasil di awal, biaya produksi ya terserah kontraktor,” tuturnya. Dengan bagi hasil antara Pemerintah dan kontraktor yang sudah ditentukan sejak awal, imbuh Menteri Jonan, pendapatan netto negara bisa lebih baik.

Skema gross split ini pun hanya diterapkan untuk kontrak yang baru. “Untuk kontrak lama masih memakai skema cost recovery. Untuk kontrak yang perpanjangan, kontraknya boleh memilih menggunakan skema gross split atau tetap cost recovery,” sambungnya. Selain itu, dengan gross split, kerja SKK Migas sebagai badan pelaksana kegiatan hulu migas akan lebih fokus kepada lifting dan keselamatan kerja. “Kalau dengan cost recovery kan fokusnya hanya ke biaya,” pungkas Menteri Jonan.(***)

 


(: Ben Gentolet, NP-2017)

Pertamina dan Pemrov Jatim Sepakati MoU, Isu Lahan dan Perizinan Tuntas

NetizenPosts, Jakarta, 16/1/2017, 15.25 WIB ;

Netizenpost, Jakarta, 16 Januari 2017 – Jalan keluar untuk mengatasi persoalan lahan dan perizinan untuk proyek New Grass Root Refinery Tuban telah tuntas menyusul telah ditandatanganinya Nota Kesepahaman/ Memorandum of Understanding antara PT Pertamina (Persero) dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Penandatanganan MoU tentang Pemanfaatan Lahan Aset Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Tanjung Awar-awar, Kecamatan Jenu, Kabupatan Tuban Provinsi Jawa Timur itu dilakukan antara Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto dan Gubernur Jawa Timur Soekarwo di Surabaya, Kamis (12/01).
Dalam MoU tersebut pada intinya, Pemprov Jawa Timur mengekspresikan dukungannya terhadap rencana pemanfaatan lahan milik Kementerian LHK untuk pembangunan Kilang BBM dan Petrokimia Pertamina-Rosneft di Tuban yang dikenal pula dengan NGRR Tuban. Semula, Pemprov Jatim memiliki aspirasi agar lahan seluas ±60 ha tersebut digunakan untuk pembangunan pelabuhan umum.
Sebagai gantinya, Pertamina akan menyediakan lahan pengganti untuk pelabuhan tersebut, yang disertai dengan komitmen membuat jalan akses menuju jaringan jalan nasional yang akan dilakukan secara simultan dengan pemanfaatan lahan KLHK. Pemprov Jawa Timur juga akan memberikan kemudahan bagi rencana mega proyek tersebut melalui pemberian izin-izin yang dibutuhkan, seperti Izin Pemanfaatan Ruang, dan perizinan lainnya sesuai dengan ketentuan.
“Kami tentu sangat bersyukur dengan tercapainya kesepahaman antara Pertamina dan Pemprov Jawa Timur ini. MoU ini memecahkan dua persoalan besar sekaligus secara simultan, yaitu mengenai pemanfatan lahan KLHK dan perizinan yang kedua-duanya sangat penting dan prioritas untuk melancarkan pelaksanaan proyek NGRR Tuban,” terang Dwi Soetjipto.(***)


(: Ram Julio, NP-2017)